Padang – Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Drs. Djati Wiyoto Abadhy menegaskan komitmennya membangun komunikasi yang lebih erat dengan insan pers melalui kegiatan "Duduak Basamo Kapolda Jo Insan Pers se-Sumatera Barat" yang digelar di Cafe dan Resto Suaso Kawasan, Kompleks GOR H. Agus Salim, Kota Padang, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi forum silaturahmi sekaligus ruang dialog terbuka antara jajaran Polda Sumbar dengan insan pers guna membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan itu para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar, di antaranya Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr.A.P., Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Pol. Andry Kurniawan, perwakilan Direktorat Intelkam Polda Sumbar, serta Wadirlantas Polda Sumbar AKBP Yudho Huntoro, S.I.K., M.I.K.
Sementara dari kalangan media hadir pimpinan berbagai organisasi pers dan perusahaan media di Sumatera Barat, di antaranya PWI, IJTI, AJI, Asosiasi Media Online, DPW PW Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri Sumatera Barat, PimpinanTVRI Padang, RRI Padang, LKBN Antara Sumbar, serta sejumlah pimpinan media dan wartawan dari berbagai daerah di Sumatera Barat.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat menjadi bahan diskusi, di antaranya kelangkaan BBM, aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI), hingga peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
Kapolda: Polisi Harus Hadir di Tengah Masyarakat
Mengawali arahannya, Kapolda Sumbar meminta seluruh jajaran kepolisian agar lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat.
"Polisi harus hadir langsung di tengah masyarakat. Jangan menunggu persoalan menjadi besar baru bertindak. Setiap informasi yang berkembang harus segera direspons agar tidak mengganggu situasi kamtibmas," tegas Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah distribusi BBM yang dinilai belum berjalan optimal sehingga memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Kapolda meminta seluruh jajaran segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
"Saya minta segera dilakukan pengecekan. Minimal harus ada anggota di SPBU untuk melakukan pengamanan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan normal," ujarnya.
Menurut Kapolda, kehadiran personel kepolisian di SPBU tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memastikan distribusi BBM berlangsung sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Ia juga menekankan pentingnya kecepatan aparat dalam merespons setiap informasi yang berkembang, khususnya di media sosial.
"Kecepatan aparat dalam melakukan klarifikasi sangat penting untuk mencegah munculnya keresahan di tengah masyarakat," katanya.
Selain persoalan BBM, Kapolda menegaskan bahwa pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika tetap menjadi prioritas utama Polda Sumbar.
"Narkoba menjadi perhatian utama. Penanganannya harus dilakukan secara serius, terpadu, dan tidak boleh setengah-setengah," tegasnya.
Kapolda juga memberi perhatian serius terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI). Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya berdampak terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial dan mengganggu stabilitas keamanan.
Karena itu, seluruh jajaran diminta tidak menutup mata terhadap aktivitas ilegal di wilayah hukumnya masing-masing serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait.
"Setiap pimpinan wilayah harus mengetahui persoalan yang terjadi di wilayahnya dan segera mengambil langkah yang diperlukan," tegas Kapolda.
Di hadapan insan pers, Kapolda turut mengajak media terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kritik dan masukan yang membangun.
"Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan sebagai bahan evaluasi. Mari bersama-sama membangun Sumatera Barat yang aman, tertib, dan kondusif," pungkasnya.
Ketua DPW FRN Sumbar: Keterbukaan Kapolda Patut Diapresiasi
Pada sesi diskusi, Ketua DPW PW Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri Sumatera Barat, Ridwan Syafriandi, S.IP, menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sumbar atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
Menurut Ridwan, forum Duduak Basamo merupakan langkah strategis yang menunjukkan komitmen Kapolda Sumbar dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan insan pers sebagai mitra strategis Polri.
"Kami mengapresiasi Bapak Kapolda Sumbar beserta jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Forum seperti ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi menjadi ruang komunikasi yang efektif dalam memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas antara Polri dengan insan pers. Keterbukaan seperti inilah yang dibutuhkan agar setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat disampaikan secara objektif dan dicarikan solusi bersama," ujar Ridwan.
Ridwan menilai media memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara masyarakat dengan pemerintah, termasuk menyampaikan kritik yang bersifat membangun terhadap institusi kepolisian.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik, seperti distribusi BBM, aktivitas pertambangan ilegal, dan peredaran narkotika. Meski demikian, dirinya memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah penegakan hukum yang telah dilakukan jajaran Polda Sumbar, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus.
"Kami melihat berbagai upaya penindakan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Sumbar terhadap aktivitas tambang ilegal maupun penyalahgunaan BBM ilegal patut diapresiasi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Polri hadir menjawab keresahan masyarakat. Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, namun kami optimistis di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda, penegakan hukum akan semakin profesional, tegas, dan berkeadilan," katanya.
Ridwan juga menyambut baik ajakan Kapolda agar insan pers terus memberikan kritik dan masukan terhadap kinerja kepolisian.
Menurutnya, pers dan Polri memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga kepentingan masyarakat melalui penyampaian informasi yang akurat sekaligus menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.
"DPW PW FRN Counter Polri Sumatera Barat siap menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis Polri. Kami akan terus mendukung setiap langkah penegakan hukum yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sekaligus menyampaikan kritik yang konstruktif sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Sinergi yang dibangun hari ini menjadi modal penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri," tutup Ridwan.
