DHARMASRAYA --- Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H., bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan asistensi dan pengecekan tahapan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak 2026, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan tahapan pemilihan sekaligus melakukan koordinasi terkait kesiapan penyelenggara dan potensi persoalan yang dapat memengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Dharmasraya Catur Eby, S.STP., M.Si., Kepala Kesbangpol Kabupaten Dharmasraya Bobby Perdana Riza, S.STP., M.Si., Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya Yuli Adri, S.KM., M.Si., jajaran pejabat utama Polres Dharmasraya, staf Dinas PMD, serta pihak terkait lainnya.
Tim asistensi mengunjungi sejumlah nagari yang mengikuti Pilwana Serentak 2026, di antaranya Nagari Koto Besar, Nagari Kurnia Selatan, dan Nagari Sipangkur.
Di masing-masing lokasi, tim melakukan dialog dengan wali nagari, Panitia Pemilihan Nagari (PPN), serta pihak terkait. Pembahasan meliputi perkembangan tahapan pemilihan, kesiapan penyelenggara, serta sejumlah kendala yang perlu dikoordinasikan dan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Dharmasraya mengingatkan PPN agar menjalankan seluruh tahapan pemilihan dengan mengedepankan profesionalitas, netralitas, transparansi, dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
“PPN harus menjaga netralitas dan integritas. Jangan ada keberpihakan kepada calon tertentu. Semua peserta harus mendapatkan perlakuan yang sama dan seluruh tahapan harus dilaksanakan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kapolres.
Kapolres juga meminta penyelenggara membangun komunikasi dengan seluruh pihak yang terlibat. Apabila terdapat persoalan selama proses pemilihan, penyelesaiannya diminta dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
“Setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Jangan sampai persoalan administrasi ataupun perbedaan pendapat berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, PPN diminta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, termasuk informasi yang beredar melalui media sosial. Informasi terkait tahapan Pilwana diharapkan disampaikan secara jelas kepada masyarakat dan mengacu pada fakta serta ketentuan yang berlaku.
Aspek Kamtibmas turut menjadi perhatian dalam asistensi tersebut. Kapolres mengingatkan seluruh pihak agar perbedaan pilihan dalam proses pemilihan disikapi secara dewasa dengan tetap menjaga hubungan sosial dan kerukunan masyarakat.
“Kita ingin Pilwana Serentak Tahun 2026 berjalan aman, lancar, demokratis dan bermartabat. Polri bersama pemerintah daerah akan terus melakukan monitoring dan memberikan asistensi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” ungkapnya.
Dari hasil pengecekan di sejumlah nagari yang dikunjungi, kondisi tahapan Pilwana secara umum berlangsung aman dan tertib. Meski demikian, koordinasi antarpihak tetap diperlukan untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang dapat muncul hingga seluruh rangkaian pemilihan selesai.
Polres Dharmasraya bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selanjutnya akan terus melakukan pemantauan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing guna mendukung pelaksanaan Pilwana Serentak 2026 agar berjalan sesuai ketentuan serta situasi Kamtibmas tetap terjaga.(*)
