PADANG – Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang Pekerjaan Umum (PU) meninjau sejumlah titik rawan banjir di Kota Padang, Sumatera Barat. Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kondisi infrastruktur sekaligus mengidentifikasi langkah penanganan banjir yang berkelanjutan.
Kunjungan kerja yang dipimpin Kepala Satgas, Dr. Adenan Rasyid, S.T., M.T., itu berlangsung pada Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat.
Dalam kegiatan itu, Adenan didampingi sejumlah pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai di lingkungan Kementerian PU se-Sumatera Barat. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Malvi Hendri.
Rombongan meninjau sejumlah lokasi yang menjadi perhatian akibat persoalan banjir berulang, di antaranya kawasan Muara Batang Air Dingin dan aliran Sungai Batang Air Dingin di wilayah Batang Kabung, Kota Padang.
Dilansir dari akun Instagram @pu_jalan_sumbar, dalam peninjauan tersebut Adenan menekankan perlunya identifikasi menyeluruh terhadap kawasan permukiman yang kerap terdampak banjir. Langkah ini dinilai penting sebagai dasar menentukan jenis penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Beberapa arahan telah kami sampaikan, di antaranya melakukan identifikasi kawasan permukiman yang sering mengalami banjir berulang sebagai dasar penentuan penanganan, termasuk kemungkinan pembangunan pintu klep (pintu air satu arah)," ujar Adenan.
Selain itu, ia menyebut perlunya kajian teknis untuk mengetahui akar permasalahan banjir, khususnya yang berkaitan dengan kondisi aliran air dan sistem intake.
Menurutnya, pembahasan dan koordinasi teknis antarpemangku kepentingan diperlukan agar solusi yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan karakteristik permasalahan di masing-masing lokasi.
Adenan juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinergi lintas sektor diperlukan agar penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana dapat berjalan secara terpadu dan tepat sasaran.
Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, diharapkan berbagai persoalan infrastruktur yang berpotensi memperparah genangan dan banjir di Kota Padang dapat diidentifikasi secara lebih komprehensif.
Penanganan yang dirumuskan selanjutnya diharapkan tidak hanya berorientasi pada solusi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan upaya mitigasi dan perbaikan infrastruktur secara berkelanjutan guna mengurangi risiko banjir serta dampaknya terhadap masyarakat.
Editor : Rid1
